PEMBAHASAN KOMPILASI KERTAS KERJA EVALUASI DAN DATA DUKUNG PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026
06-05-2026 / 12 ViewsJakarta, 6 Mei 2026 – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menyelenggarakan rapat pembahasan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan kelengkapan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan data dukung penilaian mandiri SPIP Terintegrasi dapat disusun secara tertib, valid, dan sesuai ketentuan.
Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini dipimpin oleh Kepala Tim Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Teknis dan Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, selain itu dihadiri juga oleh perwakilan masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Kick Off Meeting dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026. Melalui rapat ini, setiap unit kerja diarahkan untuk memastikan kelengkapan pengisian KKE, khususnya KKE 2, KKE 3.1, dan KKE 5 agar dilengkapi dengan isian uraian pengujian yang tepat dan relevan, pilihan grade, Area of Improvement (AoI), serta data dukung yang relevan.
Dalam pembahasan, Tim Evaluasi dan Pelaporan menekankan bahwa penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga harus menggambarkan efektivitas pengendalian intern, penguatan manajemen risiko, dan perbaikan berkelanjutan pada proses bisnis masing-masing unit kerja. Oleh karena itu, uraian dalam KKE perlu disusun secara singkat, jelas, tepat, dan sesuai dengan data dukung yang diunggah.
Pada KKE 3.1, dilakukan pembahasan terkait kelengkapan data dukung per sub unsur, pencantuman hasil kuesioner, serta konsistensi antara deskripsi uraian dengan data dukung yang diunggah dan pengisian kolom grade yang dipilih. Selain itu, berdasarkan kegiatan rapat sebelumnya terdapat highlight yang perlu diperhatikan yaitu terkait sub unsur pengendalian fisik atas aset, pemisahan fungsi, serta otorisasi atas transaksi dan kejadian penting.
Dalam sesi pembahasan masing-masing unit kerja, masih ditemukan beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain link data dukung yang belum lengkap, uraian yang belum sesuai dengan dokumen pendukung, isian deskripsi yang masih menggunakan referensi tahun sebelumnya, kolom grade yang belum terisi, serta data dukung yang belum disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja. Beberapa unit kerja juga diminta untuk memperbaiki pengisian parameter Manajemen Risiko Instansi (MRI) agar cukup menggunakan satu grade pilihan yang paling sesuai.
Selain itu, pengisian KKE 2.3 juga diminta untuk kembali disesuaikan dengan Rincian Output pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Penyesuaian ini diperlukan agar uraian yang disampaikan tidak hanya menggambarkan aktivitas, tetapi benar-benar mencerminkan rincian output yang menjadi dasar penilaian.
Sebagai tindak lanjut, seluruh unit kerja diinstruksikan untuk menyesuaikan kembali uraian KKE dengan data dukung yang diunggah, memastikan seluruh link dapat diakses, melengkapi kolom grade yang masih kosong, serta menambahkan keterangan pada kolom AoI Tahun 2026 apabila masih terdapat sub unsur dengan capaian di bawah grade C. Unit kerja juga diminta memastikan tidak ada lagi uraian dengan font merah serta menyampaikan data dukung dalam format PDF.
Unit kerja juga disarankan untuk melampirkan Laporan Manajemen Risiko periode Triwulan III dan IV Tahun 2025 serta Laporan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2026. Bagi unit kerja yang masih menggunakan nomenklatur Laporan SPIP, dokumen tersebut agar disesuaikan menjadi Laporan Manajemen Risiko karena penyelenggaraan SPIP saat ini telah terintegrasi dengan manajemen risiko. Terkait tindak lanjut terhadap Area of Improvement Tahun 2025 juga perlu dilengkapi dengan rencana tindak lanjut, penanggung jawab, serta data dukung pelaksanaan.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi secara berjenjang. Selain itu dengan kelengkapan data dukung yang valid dan pengisian KKE yang akuntabel, penilaian mandiri maturitas SPIP diharapkan dapat menjadi instrumen perbaikan tata kelola, penguatan pengendalian intern, serta peningkatan kualitas manajemen risiko di sektor perkeretaapian.
Ikuti terus website djka.kemenhub.go.id untuk update berita seputar Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar kamu tidak ketinggalan berita!
Follow akun sosial media kami.
Instagram: ditjenperkeretaapian
Twitter: @perkeretaapian
Youtube: Ditjen Perkeretaapian.

6 Comment
Jhone Michale
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
jhon doe
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiustempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veninostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
Jenifer Hearly
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.