Pembahasan Pendahuluan Studi Pemuktahiran Masterplan Jalur Kereta Api Pulau Sumatera untuk Mendukung Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta, 22 Juni 2026 – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan rapat pembahasan pendahuluan Studi Pemutakhiran Masterplan Jalur Kereta Api Pulau Sumatera. Rapat pembahasan ini dihadiri oleh perwakilan masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perwakilan Tim Teknis Satuan Kerja Kantor Pusat PPTKA, perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian, perwakilan BTP Kelas I Medan, perwakilan BTP Kelas II Padang, perwakilan BTP II Palembang, perwakilan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, perwakilan pemerintah Provinsi di wilayah Pulau Sumatera serta Tim Konsultan/Tenaga Ahli. Pemutakhiran masterplan dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan wilayah, perubahan tata ruang, pertumbuhan kawasan industri, serta meningkatnya kebutuhan konektivitas penumpang dan angkutan logistik di Pulau Sumatera. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman strategis dalam pengembangan jaringan perkeretaapian yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat keterhubungan antarwilayah di masa mendatang.

Dalam pembahasan tersebut, berbagai masukan disampaikan untuk memperkaya substansi masterplan. Salah satu perhatian utama adalah perlunya penyusunan jaringan kereta api yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan lintas baru, tetapi juga membentuk sistem transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan, bandar udara, jalan nasional, kawasan industri, serta pusat-pusat logistik. Sinergi antarmoda dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien dan mampu mendukung daya saing wilayah. Selain itu, dokumen masterplan diharapkan memiliki keterkaitan yang kuat dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) sehingga dapat menjadi salah satu acuan utama dalam penetapan prioritas pembangunan jaringan perkeretaapian nasional.

Aspek keselamatan juga menjadi fokus utama dalam penyusunan masterplan. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menekankan pentingnya identifikasi kawasan rawan bencana beserta strategi mitigasi sejak tahap perencanaan. Pengalaman terhentinya operasional kereta api akibat bencana banjir di beberapa wilayah Sumatera, termasuk di Provinsi Aceh, menjadi pembelajaran penting agar pengembangan jaringan di masa mendatang memiliki tingkat ketahanan yang lebih baik terhadap risiko kebencanaan. Pembahasan pendahuluan Studi ini juga diharapkan mampu memetakan kebutuhan rehabilitasi infrastruktur pascabencana serta mengidentifikasi titik-titik perlintasan sebidang yang memerlukan penanganan prioritas guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

Dalam arah pengembangannya, jalur kereta api direncanakan sebagai tulang punggung sistem transportasi Pulau Sumatera. Oleh karena itu, penyusunan masterplan juga mempertimbangkan kebutuhan sarana pendukung, seperti depo dan balai yasa, agar pengembangan jaringan diiringi dengan kesiapan operasional dan pemeliharaan. Selain itu, evaluasi terhadap Masterplan Jalur Kereta Api Pulau Sumatera Tahun 2011 dilakukan untuk menilai perkembangan implementasi setiap koridor, mengidentifikasi jalur yang telah terbangun maupun yang belum terealisasi, serta menyusun prioritas pembangunan secara lebih terarah.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh menyampaikan bahwa dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi yang telah disusun sejak tahun 2014 dapat menjadi referensi penting dalam pemutakhiran masterplan. Pemerintah Aceh juga menginformasikan bahwa operasional Kereta Api Cut Meutia masih terhenti akibat kerusakan infrastruktur pascabencana, sementara pengembangan jalur menuju perbatasan Sumatera Utara memerlukan percepatan agar konektivitas antardaerah dapat segera terwujud.

Dukungan serupa disampaikan perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengharapkan pengembangan jaringan Trans Sumatera Railway dapat direalisasikan secara bertahap. Pemerintah daerah menilai sejumlah koridor yang telah masuk dalam RTRW maupun Masterplan Tahun 2011 perlu diprioritaskan kembali, termasuk pengembangan jalur menuju Pelabuhan Panjang, Bakauheni, serta integrasi pembangunan jalur kereta api dengan jalan tol. Potensi angkutan batu bara yang mencapai puluhan juta ton per tahun juga dinilai menjadi peluang besar bagi pengembangan jaringan logistik berbasis kereta api.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan pentingnya pembangunan jaringan kereta api mengingat provinsi tersebut hingga kini belum memiliki layanan kereta api aktif. Berbagai koridor strategis diusulkan menjadi prioritas untuk menghubungkan kawasan produksi dengan pelabuhan serta mendukung distribusi komoditas unggulan seperti batu bara, hasil perkebunan, dan pertanian. Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi juga menyampaikan bahwa berbagai studi kelayakan dan dokumen perencanaan yang telah dimiliki siap dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan masterplan.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat turut memberikan masukan terkait pentingnya reaktivasi jalur-jalur kereta api yang telah lama tidak beroperasi serta pengembangan koridor baru untuk mendukung konektivitas kawasan industri, pelabuhan, dan pariwisata. Di Sumatera Barat, kondisi geografis yang didominasi pegunungan menjadi perhatian khusus dalam penyusunan trase, termasuk usulan pembangunan shortcut Solok–Padang yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi perjalanan meskipun membutuhkan investasi dan teknologi konstruksi yang tinggi.

Masukan dari perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menitikberatkan pada pentingnya pembangunan koridor penghubung Aceh–Sumatera Utara–Sumatera Barat serta pengembangan jalur menuju kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata nasional. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau memandang pembangunan jaringan kereta api sebagai kebutuhan strategis untuk mendukung kawasan industri dan mengurangi ketergantungan angkutan barang pada moda jalan. Dengan potensi komoditas kelapa sawit dan batu bara yang besar, pembangunan jaringan logistik berbasis kereta api dinilai mampu meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus mengurangi kerusakan jalan akibat kendaraan bertonase tinggi.

Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan juga menyampaikan dukungan terhadap penyusunan masterplan. Kepulauan Riau menekankan pentingnya sinkronisasi pengembangan jaringan kereta api dengan revisi RT/RW provinsi, khususnya untuk mendukung mobilitas di Kota Batam. Sementara itu, Sumatera Selatan sebagai wilayah dengan angkutan barang kereta api terbesar di Indonesia menilai penguatan jaringan perkeretaapian akan semakin meningkatkan efisiensi distribusi komoditas strategis nasional.

Melalui kegiatan pembahasan pendahuluan Studi Pemutakhiran Masterplan Jalur Kereta Api Pulau Sumatera, Kementerian bersama para pemangku kepentingan berkomitmen menghadirkan dokumen perencanaan yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan jangka panjang. Masterplan ini diharapkan menjadi pedoman dalam pengembangan jaringan perkeretaapian yang terintegrasi, mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatkan konektivitas nasional, serta memperkuat peran transportasi kereta api sebagai tulang punggung sistem transportasi di Pulau Sumatera.

Ikuti terus website djka.kemenhub.go.id untuk update berita seputar Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar kamu tidak ketinggalan berita!

Follow akun sosial media kami.
Instagram: ditjenperkeretaapian
Twitter: @perkeretaapian
Youtube: Ditjen Perkeretaapian