Pembahasan Pendahuluan Studi Pemutakhiran Masterplan Jalur Kereta Api Pulau Sulawesi Untuk Mendukung Konektivitas Masa Depan

Jakarta, 4 Juni 2026 – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan rapat pembahasan pendahuluan Studi Pemutakhiran Masterplan Jalur Kereta Api di Pulau Sulawesi bersama perwakilan masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perwakilan Tim Teknis Satuan Kerja Kantor Pusat PPTKA, perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, perwakilan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan pemerintah provinsi di wilayah Sulawesi, serta perwakilan tim konsultan/tenaga ahli. Kegiatan tersebut bertujuan menyinergikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan Masterplan Jalur Kereta Api Pulau Sulawesi yang lebih adaptif terhadap perkembangan wilayah dan kebutuhan transportasi masa depan. Pemutakhiran masterplan dinilai penting mengingat dokumen yang disusun pada Tahun 2013 sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata ruang, pertumbuhan ekonomi, integrasi antarmoda, maupun kebutuhan konektivitas regional yang terus berkembang.

Pembahasan pendahuluan Studi ini mencakup evaluasi terhadap masterplan Tahun 2013, survei lapangan, analisis proyeksi kebutuhan jaringan selama 20 tahun ke depan, kajian kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi, hingga penyusunan prioritas pembangunan. Dokumen yang dihasilkan diharapkan menjadi acuan yang operasional, implementatif, dan mampu mendukung pengambilan keputusan investasi infrastruktur perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan di Pulau Sulawesi.

Perwakilan Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan dukungannya terhadap penyusunan studi tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sekaligus mempercepat pengembangan jaringan kereta api di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Menurut Bappenas, masterplan terbaru perlu disusun dengan skenario pembangunan yang realistis, bertahap, serta mampu menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional mengingat RPJPN 2025–2045 belum menguraikan secara rinci pengembangan jaringan kereta api di seluruh Pulau Sulawesi.

Sementara itu, Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya evaluasi terhadap outcome dan dampak masterplan sebelumnya sebagai dasar penyusunan dokumen baru. Selain itu, analisis juga perlu memperhatikan kondisi kependudukan, aktivitas ekonomi wilayah, pola pergerakan masyarakat, distribusi angkutan barang, serta kesesuaian dengan RIPNAS 2030 dan RPJMN 2025–2029 sehingga arah pengembangan jaringan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menambahkan bahwa sejumlah studi pengembangan jaringan yang telah tersedia, termasuk di kawasan Makassar dan Maros, perlu diakomodasi dalam penyusunan masterplan terbaru agar hasil kajian sebelumnya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari rencana pengembangan jaringan kereta api Pulau Sulawesi.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, menegaskan bahwa pemutakhiran masterplan merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan arah pembangunan perkeretaapian dengan dinamika perkembangan wilayah. Mengingat keterbatasan ruang fiskal, penyusunan masterplan diharapkan mampu memetakan prioritas pembangunan berdasarkan urgensi, manfaat ekonomi, potensi pergerakan logistik dan penumpang, serta kesiapan implementasi. Seluruh masukan dari kementerian, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat diakomodasi dalam penyempurnaan dokumen sehingga menghasilkan masterplan yang komprehensif dan aplikatif.

Pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi menyampaikan berbagai masukan terkait kebutuhan pengembangan jaringan di wilayah masing-masing. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyoroti tingginya potensi angkutan barang dan perlunya tindak lanjut terhadap studi kelayakan jalur kereta api yang telah disusun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan agar pengembangan jaringan diprioritaskan berdasarkan skala prioritas yang jelas, sekaligus memperkuat integrasi dengan kawasan industri, pelabuhan, dan bandar udara. Sementara itu, pemerintah provinsi lainnya seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo menekankan pentingnya sinkronisasi dengan dokumen RT/RW terbaru, pembaruan data jaringan, serta pengembangan jalur yang memperhatikan kondisi geografis dan kawasan rawan bencana. Selain aspek teknis, pentingnya penyajian kondisi eksisting jaringan kereta api yang telah beroperasi, termasuk panjang jalur, stasiun yang telah dibangun, perkembangan proyek berjalan, hingga alternatif skema pembiayaan seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Melalui kolaborasi dan penguatan koordinasi lintas kementerian serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan jaringan perkeretaapian yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan konektivitas nasional.

Ikuti terus website djka.kemenhub.go.id untuk update berita seputar Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar kamu tidak ketinggalan berita!

Follow akun sosial media kami.

Instagram: ditjenperkeretaapian

Twitter: @perkeretaapian

Youtube: Ditjen Perkeretaapian