Evaluasi Pengadaan Tanah PSN Perkeretaapian Melalui LMAN Tahun 2026 dan Usulan Pengadaan Tanah PSN Perkeretaapian Tahun 2027
12-08-2026 / 15 ViewsJakarta, 12 Agustus 2026 – Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan rapat evaluasi pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang perkeretaapian melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Tahun 2026 serta pembahasan usulan pengadaan tanah PSN Tahun 2027. Rapat dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwaklan LMAN, perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, perwakilan Bagian Perencanaan dan Keuangan serta perwakiilan Unit Kerja Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Kegiatan ini membahas tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan tanah PSN perkeretaapian yang dibiayai melalui LMAN, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan usulan dukungan pengadaan tanah untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2027. Pembahasan dilakukan bersama seluruh peserta rapat untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan, kendala, dan kebutuhan tindak lanjut pada masing-masing Balai.
Dalam evaluasi tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan, antara lain ketersediaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOBP), masa berlaku dan pembaruan penetapan lokasi, proses konsinyasi, pengadaan tanah wakaf dan tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, potensi tumpang tindih lahan, serta kelengkapan dokumen pengadaan tanah.
Terdapat juga pembahasan mengenai kebutuhan BOBP Tahun 2027 untuk mendukung beberapa kegiatan pengadaan tanah PSN perkeretaapian, termasuk pengembangan jalur kereta api antarkota dan kegiatan pengadaan tanah di wilayah Sulawesi Selatan. Usulan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penetapan kegiatan prioritas yang diusulkan melalui pembiayaan LMAN.
Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan LMAN menyampaikan masukan terkait percepatan pengadaan tanah, optimalisasi BOBP, alternatif mekanisme pembiayaan, serta penyelesaian permasalahan tanah wakaf dan konsinyasi. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Balai, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.
Balai juga diminta memvalidasi dan melengkapi data dukung BOBP Tahun 2027, memperbarui dokumen pengadaan tanah, serta mempercepat penyelesaian penetapan lokasi dan dokumen pendukung lainnya. Koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga perlu diperkuat, termasuk dalam penyelesaian pengadaan tanah wakaf dan permasalahan tumpang tindih lahan.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus mendorong percepatan pengadaan tanah PSN perkeretaapian agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terencana, dan mendukung peningkatan konektivitas transportasi nasional.
(Bagian Perencanaan dan Keuangan, Setditjen Perkeretaapian)
Ikuti terus website djka.kemenhub.go.id untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Ikuti akun media sosial kami:
Instagram: ditjenperkeretaapian
Twitter: @perkeretaapian
YouTube: Ditjen Perkeretaapian

6 Comment
Jhone Michale
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
jhon doe
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiustempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veninostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
Jenifer Hearly
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.