Laporan Evaluasi Lanjutan Akuntabilitas Kinerja Pada Unit Kerja Non Sample Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Penyusunan Rencana Aksi terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
15-09-2026 / 3 ViewsJakarta, 15 - 16 September 2026, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) melaksanakan kegiatan evaluasi lanjutan akuntabilitas kinerja pada unit kerja non-sampel sekaligus menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi peningkatan akuntabilitas kinerja. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan penerapan standar penilaian pada seluruh unit kerja DJKA dengan mengacu pada hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2026.
Pembahasan mencakup penilaian kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 serta pemaparan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Jenderal. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap masing-masing unit kerja non-sampel, penyusunan rencana aksi, serta sinkronisasi hasil penilaian agar penerapan standar evaluasi berjalan konsisten.
Dalam pembahasan, ditekankan bahwa penetapan maupun perubahan target kinerja harus didukung hasil monitoring, capaian sebelumnya, dan proyeksi yang realistis. Perhitungan indikator, termasuk perjalanan kereta api dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perlu mempertimbangkan kondisi pelaksanaan, potensi layanan, serta dukungan anggaran. Selain itu, keterlibatan pimpinan dan kelengkapan dokumen pendukung perlu diperkuat agar setiap proses evaluasi dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
Setiap rekomendasi hasil evaluasi juga perlu diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat dipantau secara berkala. Monitoring triwulanan diperlukan untuk memastikan tindak lanjut berjalan serta memberikan dampak terhadap pencapaian target kinerja. Unit kerja juga diminta menjelaskan penerapan dan manfaat inovasi maupun perubahan strategi, kebijakan, kegiatan, dan anggaran dalam laporan kinerja.
Sebagai tindak lanjut, unit kerja bersama evaluator akan memeriksa kembali hasil penilaian, melengkapi dokumen pendukung, memperbarui catatan evaluasi dalam Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja (SILAKI), serta menyempurnakan rekomendasi perbaikan. Unit kerja juga diminta menyampaikan usulan rencana aksi atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2026 untuk dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal.
Penyelesaian evaluasi dan penyusunan laporan unit kerja non-sampel dijadwalkan pada Oktober 2026, sedangkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi berlangsung pada September 2026 hingga April 2027. Melalui koordinasi Setditjen, evaluator, dan seluruh unit kerja, diharapkan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan DJKA dapat dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi, dan terukur.
Penyusun: Bagian Perencanaan dan Keuangan/Tim Evaluasi dan Pelaporan
Ikuti terus website djka.kemenhub.go.id untuk update berita seputar Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar kamu tidak ketinggalan berita!
Follow akun sosial media kami.
Instagram: ditjenperkeretaapian
Twitter: @perkeretaapian
Youtube: Ditjen Perkeretaapian.

6 Comment
Jhone Michale
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
jhon doe
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiustempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veninostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
Jenifer Hearly
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.