Direktur Sarana Perkeretaapian, Karlo Manik, melakukan kunjungan kerja ke Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan, Rabu (26/8). Kedatangan rombongan disambut Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Rosita, beserta jajaran.
Berita
- Beranda
- Berita
Total 188 peserta mengikuti ujian kompetensi yang dilaksanakan di kantor Balai Pengujian Perkeretaapian terdiri dari ASP (Awak Sarana Perkeretaapian), PJL (Penjaga Jalan Lintas), Pemeriksa & Perawatan Sarana Perkeretaapian.
Jumat sehat semangat 14 Agustus 2020 di lingkungan Balai Perawatan Perkeretaapian diisi dengan kegiatan penyemangat dalam rangka memperingati Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia.
Balai Perawatan Perkeretaapian melakukan pembuatan video spesial dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia dengan berbagai atribut unik, Jumat (14/08/2020).
Sebagai salah satu rangkaian Standar Operating Procedure (SOP), perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melakukan Commissioning Test atas Overhead Crane yang terpasang di Workshop Balai Perawatan Perkeretaapian.
Menjaga produktivitas dan kesehatan di tengah pandemi virus corona COVID-19 menuju tatanan, kebiasaan, dan perilaku baru atau new normal, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan mengadakan sosialisasi secara virtual edukasi Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Covid-19 di lingkungan Depo LRT Sumatera Selatan, Kamis (18/6). Hadir sebagai narasumber, dr Hesty Ekawati, kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
Balai Pengujian Perkeretaapian telah melaksanakan pengujian kompetensi kecakapan dan keahlian SDM Perkeretaapian pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2020 sebanyak 1148 peserta.
Pemberian bantuan paket sembako tersebut merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi aktif BTP Sumbagsel mendukung program pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat transportasi perkeretaapian yang tidak mampu dan tidak mempunyai penghasilan tetap yang terdampak akibat melemahnya roda perekonomian karena pandemi Covid-19. Seperti diketahui bersama, wabah pandemi covid-19 membuat Pemerintah Daerah mengacu kepada keputusan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang juga berarti membatasi mobilitas masyarakat.
