Arus balik mudik terjadi pada H+4 lebaran Idulfitri 2024 yakni pada 15 April 2024. Hal ini ditandai dengan naiknya jumlah penumpang Kereta Api Minangkabau Ekspres sebanyak 80% dari tahun lalu.

Berdasarkan Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 4 Tahun 2024, Direktur Sarana Perkeretaapian melaksakan Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024 (1445 H) pada tangg

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang bersama Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI dan stakeholder lainnya melakukan Sosialisasi Promosi Keselamatan Perkeretaapian di perlintasan sebidang kereta api jelang lebaran dengan tema ‘Budaya Keselamatan merupakan Tanggung Jawab Bersama’.

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang mengungkapkan kasus pencurian kabel early warning system (EWS) atau kabel peringatan dini kereta api di EWS 17 KM 23+755 petak TAB-DUK pada 1 April 2024.

Peran pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan pembangunan sangat diperlukan. Artinya, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Bogor, 27-28 Maret 2024 - Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (melalui Bagian Perencanaan) mengadakan Rapat Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi Pelaporan Kinerja Serta Pembahasan Capaian

Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Prayudi bersama tim kala meninjau Depo KRL Solo Jebres, guna memastikan pengelolaan dilakukan secara optimal

Mengingat belum kembali beroperasinya Kereta Api Mak Itam pada jalur Stasiun Sawahlunto—Stasiun Muarokalaban, membuat jalur tersebut menjadi non aktif sementara waktu. Untuk itu, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Padang melalui Satuan Pelayanan (Satpel) Sawahlunto melakukan monitoring jalur demi menjaga dan mengawasi jalur agar tetap steril dan tidak digunakan masyarakat tanpa izin.

Bogor, 20-22 Maret 2024 – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (melalui Bagian Perencanaan) mengadakan mengadakan rapat komunikasi dan konsultasi terkait pemantauan, pencatatan dan pelapo