Maros, Senin (12/10) – Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Maros untuk memanfaatkan sebagian tanah milik Balai melalui mekanisme pinjam pakai guna mendukung pembangunan fasilitas pendidikan dan pelayanan masyarakat.

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan audiensi Bupati Maros, Chaidir Syam, kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maros serta meninjau langsung lokasi tanah yang diusulkan untuk dimanfaatkan.

Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Deby Hospital, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan dan pelayanan masyarakat merupakan kebutuhan penting yang perlu mendapat dukungan bersama. Namun, rencana pemanfaatan lahan perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi, aspek keselamatan serta rencana pengembangan perkeretaapian di Sulawesi Selatan.

“Kami memahami bahwa pendidikan merupakan kebutuhan fundamental masyarakat dan Sekolah Rakyat bagian dari agenda pemerintah yang perlu didukung. Namun, dalam menentukan lokasi fasilitas pendidikan, perlu dipertimbangkan pula aspek keselamatan dan kenyamanan lingkungan belajar, terlebih karena lahan tersebut berdekatan dengan jalur kereta api. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dikaji secara cermat agar tujuan penyediaan fasilitas pendidikan dapat tercapai secara optimal,” ujar Deby.

Menurutnya, lahan tersebut juga memiliki nilai strategis bagi pengembangan perkeretaapian karena sebelumnya telah dipertimbangkan untuk pembangunan Balai Yasa, yakni fasilitas yang berperan dalam perawatan dan pemeliharaan sarana perkeretaapian. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi salah satu kebutuhan pendukung seiring dengan pengembangan jaringan dan layanan Kereta Api Trans Sulawesi.

“Dari perspektif perkeretaapian, kami melihat lahan ini memiliki nilai strategis untuk jangka panjang. Pengadaan tanah untuk kebutuhan perkeretaapian membutuhkan proses yang tidak mudah, baik dari sisi waktu, anggaran maupun tahapan administrasinya. Ketika lahan sudah tersedia dan memiliki potensi untuk mendukung pembangunan Balai Yasa, tentu pemanfaatannya perlu dipertimbangkan secara matang," jelasnya.

Deby menegaskan bahwa rencana pinjam pakai tanah tersebut perlu melalui proses dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melibatkan unit kerja terkait di tingkat pusat. Hal ini mengingat lahan tersebut memiliki nilai strategis bagi rencana pengembangan fasilitas perkeretaapian dalam jangka panjang, khususnya pembangunan Balai Yasa. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pemanfaatan lahan saat ini, tetapi juga keberlanjutan pengembangan perkeretaapian di Sulawesi Selatan.

Ia menambahkan, pengembangan Balai Yasa tidak hanya mendukung kebutuhan teknis perkeretaapian, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi melalui kebutuhan tenaga kerja, barang dan jasa serta aktivitas ekonomi di sekitar kawasan.

“Yang kami jaga adalah bagaimana aset negara ini tidak hanya memberikan manfaat pada satu sisi, tetapi dapat memberikan nilai yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara. Pendidikan penting, perkeretaapian juga penting. Karena itu, yang perlu kita cari adalah solusi terbaik yang tetap mendukung kebutuhan pendidikan, tetapi juga tidak menghilangkan peluang pengembangan perkeretaapian yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang," katanya.