REGULASI
20-06-2026 / 0 ViewsRegulasi Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang utama yang menjadi landasan hukum formil tertinggi nasional dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memperoleh data dari setiap Badan Publik pemerintah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisatif.
PM Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Pedoman internal resmi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menetapkan pembagian tata kerja operasional PPID Utama, PPID Pelaksana, serta PPID Pelaksana UPT seperti Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan klasifikasi data berkala, serta merta, dan setiap saat.
KM Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Keputusan Menteri Perhubungan yang memuat pedoman mutakhir, penyesuaian regulasi tata laksana kelembagaan, serta penguatan koordinasi digital jajaran PPID kementerian dalam menyajikan klasifikasi data berkala, serta merta, dan setiap saat.
Keputusan Kepala Balai Nomor SK-BPKASS 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Pelaksana PPID Pelaksana UPT
Surat Keputusan kedinasan internal resmi yang menjadi landasan hukum formil pembentukan struktur, penugasan personel staf, serta tanggung jawab operasional Meja Layanan Informasi Publik pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
SOP Pelayanan Informasi Publik
Daftar ketetapan prosedur teknis penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi di lingkungan BPKA Sulsel.
SOP Permohonan Informasi Publik Secara Daring (Online)
Panduan teknis pengajuan berkas informasi publik elektronik melalui jaringan internet resmi.
SOP Permohonan Informasi Publik Secara Luring (Offline)
Tata cara pengajuan langsung berkas fisik melalui Meja Layanan informasi di Gedung Kantor Balai.
SOP Pelayanan Penyandangan Disabilitas
Standar fasilitas kemudahan aksesibilitas pemenuhan data publik khusus pemohon berkebutuhan khusus.
SOP Wawancara / Siaran Pers
Prosedur fasilitasi peliputan media massa, konferensi pers, and wawancara berita resmi ekosistem balai.
SOP Keberatan Informasi Publik
Mekanisme penanganan sanggahan sengketa pemohon informasi kepada Atasan PPID Pelaksana.
SOP Layanan Pengaduan Masyarakat
Tata urutan penerimaan berkas laporan maladministrasi operasional melalui skema internal and eksternal.
