Jakarta (13/11) - Tim DJKA bersama stakeholder gabungan melakukan survei lokasi rencana pembangunan jalur MRT Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria). Tinjauan lapangan berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 9 November 2023 dengan fokus utama pada analisis dampak lalu lintas di wilayah Jakarta beserta mitigasi yang akan dilakukan.

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission) proyek MRT Koridor Timur – Barat (East – West) fase 1 tahap 1. Penandatangan dilakukan pada Sabtu (11/11) oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas Kurniawan Ariadi, Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono, dan Dirut MRT Jakarta Tuhiyat, yang mewakili pemerintah Indonesia, dengan Chief of Representative Indonesia Office JICA Mr. Yasui Takehiro. Disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat (PJ) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan The Deputy Chief of Mission, Embassy of Japan Mr. Nagai Katsuro, di kantor Kemenhub, Jakarta.

Penataan organisasi dan tata kerja yang efektif adalah kunci untuk kesuksesan Balai Pengujian Perkeretaapian dalam menjalankan tugas – tugasnya. Dengan penekanan pada keselamatan, efisiensi, dan kualitas, Balai Pengujian Perkeretaapian dapat berperan penting dalam menjaga sistem perkeretaapian yang andal dan aman bagi masyarakat.

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) mengadakan pengukuran tanah dan aset Depo LRT Sumsel kemarin (7/11). Pengukuran tersebut diikuti oleh Badan Pertanahan Nasional Banyuasin, Dinas Lingkungan Hidup, Lurah Rambutan, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumsel, dan RT/RW setempat. Dalam kesempatan pertempuan di Ruang Rapat Ampera, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha BPKARSS Isyul Bahri mengatakan, pengukuran tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dihelat pada Jumat (7/10). “Kami sudah buat timeline. Setelah beberapa kali rapat, hari ini pengukuran nya,” ungkap dia.

Pengujian geometri rel dengan menggunakan TGT merupakan pengujian penting dalam menjaga keamanan dan kualitas prasarana perkeretaapian di Indonesia. Balai Pengujian Perkeretaapian memiliki peran utama dalam menjalankan pengujian ini untuk memastikan bahwa Jalur perkeretaapian tetap dalam kondisi yang baik.

Jakarta (01/11) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya perawatan sarana LRT Jabodebek. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal pada Rabu (01/11).

Jakarta – Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan memastikan pembangunan proyek MRT Jakarta Fase 2A berjalan sesuai rencana. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam tinjauan lapangan Tim DJKA beserta perangkat Kementerian Perhubungan lainnya pada proyek MRT Jakarta Fase 2A, Rabu (25/10). Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal menyebutkan bahwa hingga Rabu (25/10) progres pekerjaan MRT Jakarta Fase 2A sudah mencapai 27,27%. “Melihat kondisi progres hari ini, kami sangat optimis MRT Jakarta Fase 2A, sudah bisa dioperasikan secara bertahap pada 2027 hingga 2029,” tutur Risal.

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) mengikuti pameran bertajuk Palembang Sebagai Kota Metropolitan dengan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. Acara yang dihelat di Ballroom Novotel Palembang itu, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Palembang, Jumat (27/10). Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Litbang Palembang Ir. H. Harrey Hadi, MS menjelaskan, acara itu dihelat dengan tujuan meningkatkan dukungan SDM untuk pengembangan kota yang berkualitas. “Kami mengundang OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk saling sinergi, baik yang ada di dinas, balai, maupun kementerian,” tuturnya.

Jakarta (24/10) - Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menandatangani MoU tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini akan memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (melalui Bagian Perencanaan) telah melalukan rapat terkait Pembahasan Finalisasi Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi Terhadap Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berlangsung selama 2 hari di Yuan Garden Hotel, Jakarta.