Monitoring Kepegawaian Pada BTP Kelas I Medan, Pastikan Tata Kelola SDM Berjalan Optimal

MEDAN – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan monitoring kepegawaian yang dilaksanakan pada berbagai unit pelaksana teknis (UPT). Pada tahun 2024, kegiatan ini berlangsung pada 27–28 Desember 2024, mencakup evaluasi berbagai aspek kepegawaian guna memastikan sistem kerja yang lebih disiplin, transparan, dan akuntabel.

Monitoring kepegawaian ini mencakup sejumlah aspek strategis yang berkaitan dengan tata kelola SDM di lingkungan DJKA. Beberapa fokus utama dalam pelaksanaan monitoring ini meliputi:

1. Evaluasi Mesin Absensi Pegawai
   Pemeriksaan terhadap sistem absensi di setiap UPT dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat yang digunakan masih berfungsi dengan baik serta dapat mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai.
2. Peningkatan Kepatuhan terhadap Jam Kerja
   Monitoring ini juga berfungsi untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pegawai terhadap aturan jam kerja, termasuk kehadiran, keterlambatan, dan pola kerja di masing-masing UPT.
3. Akuntabilitas dan Transparansi Manajemen Kepegawaian
   Dengan adanya monitoring, DJKA memastikan bahwa seluruh proses administrasi kepegawaian berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional.
4. Optimalisasi Kinerja SDM untuk Mendukung Target Organisasi
   Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan SDM serta memberikan rekomendasi perbaikan guna mendukung pencapaian target organisasi secara lebih optimal.

Monitoring ini dilaksanakan di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJKA, termasuk:

• Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
• Balai Perawatan Perkeretaapian
• Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan
• Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
• Balai Pengujian Perkeretaapian

Setiap unit ini memiliki peran penting dalam mendukung operasional perkeretaapian nasional, sehingga monitoring kepegawaian menjadi bagian dari strategi peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Pelaksanaan monitoring kepegawaian di lingkungan DJKA diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tata kelola sumber daya manusia di setiap unit kerja. Dengan meningkatnya disiplin, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem kepegawaian, maka efektivitas kinerja pegawai juga dapat meningkat.

Lebih dari itu, monitoring ini juga menjadi langkah strategis dalam mencegah berbagai potensi penyimpangan administratif serta memastikan bahwa semua kebijakan kepegawaian diterapkan dengan baik. Dengan demikian, DJKA dapat terus memberikan pelayanan terbaik dalam bidang perkeretaapian guna mendukung transportasi yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat. (AI/ARH/MAD/RZ)