Perkuat Keselamatan Perlintasan KA, BTP Kelas I Medan Teken PKS Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang KA di Tebing Tinggi

Tebing Tinggi – Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terkait peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang jalur kereta api. Penandatanganan PKS dilaksanakan di Jalan Abdul Hamid, Kelurahan Tebing Tinggi, Selasa (10/2/2026).

Kerja sama ini merupakan langkah strategis BTP Kelas I Medan dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Kepala BTP Kelas I Medan, Jimmy Michael Gultom, menyampaikan bahwa penanganan keselamatan perlintasan sebidang memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. Melalui PKS ini, BTP Kelas I Medan berkomitmen memberikan dukungan teknis sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

“Penanganan yang dilakukan saat ini masih bersifat sementara. Namun demikian, kami mewakili Direktorat Jenderal Perkeretaapian siap mendukung langkah-langkah lanjutan bersama para pemangku kepentingan, termasuk PT KAI Divre I Sumatera Utara, untuk mencari solusi yang lebih permanen,” ujar Jimmy Michael Gultom.

Selain dukungan teknis dan penanganan infrastruktur, BTP Kelas I Medan juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keselamatan di perlintasan sebidang. Kesadaran dan kedisiplinan pengguna jalan menjadi faktor utama dalam mencegah kecelakaan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu tertib dan waspada saat melintasi perlintasan kereta api. Pegang prinsip selalu berhenti, menengok kanan dan kiri, baru berjalan. Ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, BTP Kelas I Medan berharap upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang jalur kereta api di Kota Tebing Tinggi dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menekan risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan masyarakat.

(ARH/RZ)