MEDAN – Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan mulai menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana perkeretaapian di lintas Binjai–Besitang, Sumatera Utara.

Persiapan tersebut diawali dengan survei lapangan pada 20–24 Juli 2026. Tim meninjau kondisi jalur kereta api, jembatan, bangunan stasiun, tubuh jalan, serta perangkat persinyalan dan telekomunikasi di sejumlah lokasi terdampak bencana.

Survei dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi prasarana sekaligus menentukan penanganan yang dibutuhkan pada setiap lokasi. Hasil peninjauan awal ini akan dilanjutkan dengan pengumpulan data teknis yang lebih terperinci.

Tim BTP Kelas I Medan melakukan survei lapangan di area jalur kereta api Binjai-Besitang, Sumatera Utara. Data ini akan digunakan sebagai dasar rehabilitasi. (DOK. BTP KELAS I MEDAN)

Salah satu kegiatan yang direncanakan adalah pemetaan topografi pada lintas sepanjang sekitar 56 kilometer. Pemetaan tersebut akan menggunakan teknologi LiDAR (Light Detection and Ranging) yang mampu merekam kondisi permukaan wilayah secara detail melalui pemindaian dari udara.

Data hasil pemetaan nantinya digunakan untuk melihat bentuk medan, perubahan kontur, dan kondisi area di sekitar jalur kereta api. Dengan data tersebut, desain penanganan dapat disusun sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Selain pemetaan, tim juga akan melakukan penyelidikan kondisi tanah, pemeriksaan struktur jembatan, kajian aliran air, serta survei terhadap sistem persinyalan dan telekomunikasi.

Penyelidikan tanah dilakukan melalui sejumlah metode, antara lain uji sondir, Standard Penetration Test (SPT), dan pemeriksaan sampel di laboratorium. Pengujian ini diperlukan untuk mengetahui karakteristik serta daya dukung tanah sebelum desain konstruksi ditetapkan.

Rangkaian survei tersebut menjadi tahapan awal dalam menyiapkan penanganan lintas Binjai–Besitang secara lebih terukur. Data yang terkumpul akan digunakan untuk menentukan jenis pekerjaan, lokasi prioritas, serta kebutuhan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi.

Melalui perencanaan berbasis kondisi lapangan, penanganan infrastruktur diharapkan dapat dilakukan secara tepat untuk mendukung keandalan dan keselamatan prasarana perkeretaapian di Sumatera Utara.